Jakarta, 30 September 2025 – Payango.id
Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Boalemo bersama Sekretaris BPKAD melakukan konsultasi dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Ditjen Bina Keuda) Kemendagri di Jakarta, Selasa (30/9/2025). Pertemuan ini membahas penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2026.
Ketua DPRD Boalemo, Karyawan Eka Putra Noho, menyoroti penurunan dana transfer pusat yang berdampak pada ruang fiskal daerah.
“Dana transfer dari pusat turun, ini jelas mempersempit ruang fiskal,” ujarnya.
Anggota Banggar, Muhammad Amin, menanyakan alokasi beasiswa, sementara Arman Naway menyoroti turunnya Dana Bagi Hasil (DBH) sawit dan tambang.
Menanggapi itu, Rooy Salamony dari Ditjen Bina Keuda menjelaskan, DBH tetap disalurkan sesuai aturan, dan DAU kini diarahkan untuk program prioritas Inpres senilai Rp1.300 triliun melalui aplikasi KRISNA.
Isu lain yang muncul adalah tingginya belanja pegawai hingga 30 persen. Anggota Banggar, Hardi Syam Mopangga, menyebut kondisi ini menekan ruang fiskal daerah. Rooy menegaskan, aturan belanja pegawai tidak berubah dan jika melebihi batas, DAU akan dipotong.
Terkait P3K dan tunjangan DPRD, Rooy menyebut tetap mengikuti PP 12, sedangkan program beasiswa tetap bisa dijalankan melalui Dinas Pendidikan maupun Kesra.
Pertemuan ini menegaskan pentingnya strategi daerah dalam menyusun RAPBD 2026 agar tetap berpihak pada masyarakat di tengah keterbatasan fiskal.
