Payango.id | Boalemo, Paripurna DPRD Kabupaten Boalemo dengan agenda pembahasan Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 berlangsung penuh dinamika. Di antara pandangan fraksi-fraksi, suara Fraksi Gerindra menjadi sorotan utama. Melalui juru bicaranya, Mohamad Amin, Fraksi Gerindra menyatakan menerima Ranperda APBD-P 2025 untuk disahkan menjadi Perda, namun dengan catatan yang mengejutkan: mosi tidak percaya terhadap Dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo. (23/9
Dalam pandangan akhirnya, Mohamad Amin terlebih dahulu mengarahkan pesan kepada pimpinan daerah, yakni Bupati dan Wakil Bupati Boalemo. Ia menekankan pentingnya mendorong budaya pembahasan anggaran yang lebih transparan dan profesional.
“Kami ingin pola pembahasan anggaran ini tidak menimbulkan perspektif negatif publik. Transparansi adalah harga mati agar kepercayaan rakyat tetap terjaga,” ujar Amin di hadapan forum.
Suasana ruang sidang berubah tegang ketika Amin menyampaikan catatan kedua. Fraksi Gerindra menyatakan mosi tidak percaya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo.
Menurut Amin, terdapat lebih dari Rp247 miliar anggaran di OPD Pendidikan yang pembahasannya tidak tuntas dalam rancangan KUA APBD-P 2025. Kondisi ini dinilai sebagai bentuk kegagalan pengawasan dan membuat Fraksi Gerindra memilih mengambil langkah tegas.
“Fraksi Gerindra menyatakan bukan bagian dari relasi fungsi kelembagaan terhadap pelaksanaan anggaran pada Dinas Pendidikan. Kami melepaskan diri dari tanggung jawab itu,” tegasnya.
Tak berhenti sampai di situ, Amin menegaskan bahwa Fraksi Gerindra akan melakukan kajian dan penelitian internal, bahkan siap melibatkan pihak lain untuk menelusuri lebih dalam persoalan anggaran pendidikan ini.
“Kami tidak bisa membiarkan ada sektor vital seperti pendidikan yang dikelola tanpa tuntas dan tanpa arah yang jelas. Ini soal masa depan generasi Boalemo,” tambahnya.
Meski pada akhirnya menerima Ranperda APBD-P 2025 untuk disahkan menjadi Perda, sikap Gerindra meninggalkan jejak keras di ruang paripurna. Dukungan itu datang bukan dengan rasa puas, melainkan dengan luka politik yang dalam terhadap pengelolaan pendidikan.
Malam itu, paripurna DPRD Boalemo menjadi saksi: Fraksi Gerindra memilih berdiri di garis kritis, menegaskan bahwa kepercayaan publik tak boleh dipermainkan. (Euastas Kidd-)
