Breaking News
Ingin jangkau lebih banyak pelanggan? Pasang iklan sekarang! Hubungi kami di No. Telpon/SMS/WhatsApp di 0812 4346 0159. Kami siap membantu mempromosikan bisnis Anda dengan efektif!
Mabar Kriminal
Mabar Kriminal
News  

Ketua DPRD Boalemo Tekankan Penyelesaian RTRW: “Arah Pembangunan Harus Jelas 25 Tahun ke Depan”

Payango.id | Boalemo — Ketua DPRD Kabupaten Boalemo, Karyawan Eka Putra Noho, S.Sos, menegaskan pentingnya percepatan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Boalemo Tahun 2025–2045. Dokumen ini dinilai sebagai arah kebijakan jangka panjang yang akan menentukan masa depan pembangunan daerah.

“Melalui RTRW, kita menentukan wilayah pertambangan, wilayah industri, hingga wilayah pertanian. Semuanya harus tertuang dengan jelas agar pembangunan Boalemo berjalan terukur dan berkesinambungan,” tegas Karyawan usai rapat paripurna pembahasan Ranperda RTRW serta Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026, Kamis (16/10/2025).

Ia menekankan, penyelesaian RTRW idealnya rampung sebelum akhir Oktober 2025. “Kalau bisa, sebelum bulan Oktober ini berakhir sudah selesai, sesingkat-singkatnya,” ujarnya menandaskan.

Tantangan Anggaran dan Dampaknya bagi Program Daerah

Dalam kesempatan tersebut, Karyawan turut menyoroti kondisi efisiensi anggaran daerah akibat berkurangnya transfer dana dari pemerintah pusat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), penurunan tersebut berdampak pada belum maksimalnya pelaksanaan sejumlah program yang menyentuh langsung masyarakat.

Meski kondisi fiskal terbilang berat, Karyawan tetap optimistis. Ia menyambut baik rencana pemerintah pusat mengalokasikan dana sebesar Rp200 triliun untuk wilayah barat Indonesia.

“Mudah-mudahan dana itu bisa memberi manfaat bagi masyarakat Boalemo. Misalnya melalui skema pinjaman produktif yang mendorong perputaran ekonomi lokal,” ungkapnya.

Boalemo Diprediksi Mengalami Pemangkasan Anggaran Rp93 Miliar Tahun 2026

Karyawan membeberkan bahwa pada tahun anggaran 2026, Boalemo diproyeksikan mengalami pemangkasan anggaran sekitar Rp93 miliar. Kondisi ini perlu diantisipasi agar tidak menghambat layanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

“Dari tahun ke tahun, angka kemiskinan kita belum bergerak signifikan. Karena itu, percepatan pembahasan dan pengesahan APBD menjadi sangat penting,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa lambannya penetapan APBD dapat berdampak langsung pada kesejahteraan tenaga honorer dan ASN, yang bergantung pada gaji dan TPP.

Perputaran Ekonomi Dimulai dari Kepastian Pembayaran

Karyawan meyakini, percepatan penyaluran anggaran kepada aparatur pemerintah akan memberi efek domino positif bagi ekonomi daerah.

“Jika honor dan gaji cepat dibayarkan, uang akan cepat berputar di daerah. Itu berarti ekonomi Boalemo juga ikut bergerak,” tutupnya.(kidd)

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *