Payango.id Boalemo, – Di balik deru angin dan bisik sunyi ladang jagung yang menguning, sebuah cita-cita besar mulai tumbuh di desa-desa Kabupaten Boalemo. Cita-cita yang berakar pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih.
Silfana F. Saidi, SH. MM, Ketua Komisi II DPRD Boalemo, menyampaikan dengan semangat bahwa hingga kini, dari 82 desa di Boalemo, seluruhnya telah menggelar Musyawarah Desa (Musdes) untuk mendirikan Koperasi Merah Putih. “Musdes ini telah melahirkan struktur pengurus koperasi, mulai dari Ketua, Sekretaris, Bendahara hingga Pengawas yang diemban langsung oleh Kepala Desa,” jelas Silfana. (3/6/2025)
Namun perjuangan belum berhenti di sana. Dari 82 desa, baru 22 yang telah berhasil menyelesaikan akta notaris—tahapan penting legalisasi koperasi. Sisanya, 60 desa tengah menyusul, terbentur biaya pengurusan akta yang mencapai Rp2,5 juta per desa. Dana ini diambil dari alokasi 3% Dana Desa yang memang telah ditetapkan untuk percepatan koperasi.
“Kalau kepala desanya diganti, akta pun harus diubah. Artinya ada dinamika hukum yang menyertai setiap langkah koperasi ini,” tambahnya. Semua struktur dicatat dalam akta, dan bila pengawas (Kepala Desa) berganti, maka akta harus diperbarui melalui proses resmi.
Lebih dari sekadar lembaga ekonomi, Koperasi Merah Putih di Boalemo hadir dengan konsep koperasi simpan pinjam. Tapi uniknya, bantuan dari koperasi ini tidak berupa uang tunai.
“Petani jagung akan dapat pupuk, bibit atau pestisida sesuai kebutuhannya. Pedagang di pasar akan menerima barang dagangan, bukan uang,” tutur Silfana.
Regulasi lengkap soal teknis penyaluran pinjaman, jaminan, dan skema kredit masih dalam penyusunan. Saat ini, yang ada baru aturan soal pembentukan koperasi. Peluncuran resmi (launching) seluruh koperasi Merah Putih akan digelar pada 12 Juli 2025.
“Jangan percaya isu gaji pengurus koperasi sampai 8 juta. Itu hoaks. Semua diatur dalam AD/ART masing-masing koperasi, disesuaikan dengan pendapatan mereka,” tegasnya.
Bagi Silfana, ini bukan hanya soal membentuk koperasi. Ini tentang upaya Presiden memutus mata rantai ketergantungan petani dan nelayan pada ‘izon’—sistem pinjaman informal yang mencekik hasil panen. “Lewat koperasi, kebutuhan mereka bisa tercover tanpa terjerat utang yang mencekik,” ujarnya.
Langit Boalemo tak lagi sekadar menyimpan awan harapan. Pada 12 Juni 2025 nanti, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dijadwalkan meninjau langsung progres koperasi. Sebulan kemudian, pada 12 Juli, Menteri Budi Arie Setiadi akan datang ke Gorontalo dalam peresmian nasional Koperasi Merah Putih.
Dari musyawarah kecil di balai desa, Boalemo bersiap menjadi bagian dari gerakan besar. Bukan hanya untuk membentuk koperasi, tapi untuk merajut kembali kedaulatan ekonomi rakyat, dari desa—untuk Indonesia.(*) Kidd
