Boalemo —Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Boalemo, tiba-tiba menjadi sorotan utama hari ini setelah didatangi langsung oleh tim Kejaksaan negeri tilamuta, dalam rangka pengumpulan dokumen terkait dugaan kasus Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif yang tengah disidik.
Alih-alih terjadi ketegangan atau penolakan, proses permintaan dokumen ini justru berlangsung dengan suasana yang sangat kooperatif, menandai komitmen parlemen daerah untuk transparan dalam penegakan hukum.
Sekretaris Dewan (Sekwan)Dprd Boalemo , Ulkia Kiu, kepada awak media membenarkan bahwa pihak Kejaksaan telah melayangkan permintaan dokumen secara langsung ke Sekretariat DPRD.
Permintaan ini sangat spesifik, meliputi:
Laporan Keuangan terkait penyidikan tindak pidana korupsi.
Dokumen Rencana Kerja dan;
Dokumen Internal Sekretariat lainnya.
”Kami menerima kunjungan Kejaksaan secara kooperatif. Mereka meminta dokumen-dokumen resmi yang berkaitan langsung dengan kasus yang sedang disidik,” ujar Ulkia Kiu.
Sikap kooperatif ini ternyata datang dari instruksi tegas pimpinan tertinggi di DPRD.Karyawan Eka Putra Noho Menurut Ulkia Kiu, Ketua DPRD telah memerintahkan jajaran Sekretariat untuk tidak menghalangi proses hukum sedikit pun.
”Ketua DPRD telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran Sekwan untuk menerima dengan baik dan memberikan semua dokumen yang dibutuhkan Kejaksaan. Sikap kita adalah kooperatif total,” tegasnya.
Instruksi ini dipandang sebagai upaya strategis DPRD untuk membersihkan institusi dari dugaan korupsi yang belakangan santer terdengar di publik. Dengan membuka akses penuh terhadap data, DPRD menunjukkan tidak ada yang ditutupi, sekaligus mendukung Kejaksaan agar kasus dugaan SPPD fiktif ini segera terang benderang.
Langkah ini diharapkan dapat memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif, sekaligus mengirimkan sinyal kuat bahwa tidak ada toleransi bagi praktik penyelewengan anggaran negara di lingkungan parlemen.
Tim Kejaksaan dilaporkan telah membawa sejumlah bundel dokumen penting dari ruangan Sekwan, dan kini publik menanti langkah penetapan tersangka selanjutnya.
