Payango.id, Boalemo — Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Boalemo menyoroti ketidakmerataan pembagian anggaran media yang selama ini melekat di Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Dalam rapat pembahasan APBD Perubahan, para wakil rakyat sepakat agar tata kelola dana pers lebih transparan, adil, dan merata, bahkan mengusulkan agar DPRD mengambil alih kendali penuh atas anggaran tersebut.
Ketua DPRD Boalemo, Karyawan Eka Putra Noho, menegaskan bahwa keberadaan anggaran media harus benar-benar memberi manfaat bagi insan pers lokal, sekaligus memastikan mereka tetap produktif dalam menjalankan fungsi kontrol sosial.
“Teman-teman pers harus kita hidupkan supaya bisa memberikan pemberitaan yang baik. Kalau ada kritik, tidak perlu kita marah. Yang penting jelas, dan ke depan harus diatur supaya tidak ada kecemburuan,” tegas Eka Putra.
Lebih jauh, ia meminta agar pengelolaan anggaran media tidak lagi dialihkan ke Kominfo, melainkan dikembalikan ke DPRD dengan melibatkan insan pers secara langsung.
“Kalau perlu, biarkan mereka yang mengaturnya, sementara Kominfo cukup sebagai pengontrol,” ujarnya.
Pernyataan tersebut turut diamini oleh Ketua Fraksi Demokrat, Hardi Syam Mopangga, yang menyoroti urgensi pemerataan.
“Kalau ada 31 media, maka semuanya harus terakomodasi. Jangan sampai ada yang tidak kebagian. Itu tidak adil,” kata Hardi.
Sebagai kesimpulan, seluruh anggota Banggar DPRD Boalemo menyepakati bahwa pembagian anggaran media ke depan harus dilaksanakan secara merata. Harapannya, langkah ini dapat memperkuat peran pers sebagai pilar demokrasi, pengawas jalannya pemerintahan, sekaligus penyambung aspirasi masyarakat Boalemo.
